Seminar Birokrasi dan TI, Pemahaman Mahasiswa Soal E-Goverment

Lengkong Besar, BPPM -- Seminar birokrasi dan TI yang diselenggarakan oleh Hima-AN FISIP Unpas dipadati oleh peserta seminar.  Tercatat 179 peserta mahasiswa dan umum menghadiri seminar bertemakan “Implementasi E-Goverment di Indonesia” di aula Suradiredja Kampus 1 Unpas Lengkong. Rabu (25/2). 

Seminar tersebut menghadirkan Dirjen E-Government Depkominfo Indonesia Ir. Firmansyah Lubis, M.IT, Kepala Diskominfo Jabar, Dr. Dudi Sudrajat Abdurachim, M.T, dan Kepala Diskominfo Bandung, H. Aos W. A Bintang, S.E, M,Si.

Menurut Ir. Firmansyah Lubis, M. IT reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (bussines process), dan sumber daya manusia aparatur.

"Sedangkan untuk tata kelola keamanan E-Government Indonesia perlu adanya kebijakan dalam keamanan informasi," katanya.

Firmansyah mengatakan, untuk mendukung keamanan informasi E-Government Indonesia, Direktorat Keamanan Informasi telah membentuk Government Computer Emergency Respon Team (Govt-CERT) pada tahun 2012.

Dudi Sudrajat, Kepala Diskominfo Jawa Barat, mengatakan bahwa tidak mungkin ada pelayanan publik tanpa IT. Menurutnya, saat ini penggunaan IT di masyarakat tidak bisa dipisahkan. "Apalagi berdasarkan survei, 48% masyarakat membawa gadget ke toilet, 35% ketika tidur, 70% selama makan, bahkan  9% orang masih bisa membuka gadget ketika interview,” ungkapnya.

Kepala Diskominfo Bandung, Aos W. A Bintang, mengatakan bahwa alasan penerapan E-Goverment adalah untuk efisiensi dan keefektifan waktu. “Intinya kecepatan pelayanan,” katanya. Ia menambahkan, saat ini Bandung sedang dalam pembangunan Bandung Smart City (BSC). 

Gubernur Hima-AN, Yogi Jati Ramanda, mengkritisi implementasi E-Goverment di Indonesia untuk saat ini masih amburadul meskipun mengalami kemajuan. Ia mengatakan, pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat perkotaan dan pedesaan tidak merata. “E-Goverment pusat dan daerah mereka punya otonomi sendiri. Terutama bagi yang di Kabupaten masih jadul, pengurusan sesuatu  lama,” ungkapnya. 

Ia berharap, dengan adanya seminar itu bisa mengajak mahasiswa untuk ikut berpikir bagaimana cara memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. “Tentunya dengan dibarengi informasi dan informatika yang mumpuni,” tambahnya. 

Ketua Pelaksana, M. Rian Aprilianto, menjelaskan tujuan diadakannya seminar adalah mengenalkan mahasiswa kepada E-Goverment yang diaplikasikan untuk setiap instansi pemerintahan. 

“Untuk menciptakan SDM yang lebih maju dan mengerti teknologi. Karena output dari jurusan Administrasi Negara akan menjadi public service yang kinerjanya akan lebih baik jika ditunjang dengan E-Goverment atau penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik,” katanya. 

Novi Febriani (AN'13) mengapresiasi acara tersebut. “Acara ini positif. Kita bisa mengetahui E-Goverment di Indonesia seperti apa, seluk beluknya bagaimana, menambahkan wawasan tentang birokrasi,” ungkapnya. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh peserta lain, Risma Karismayanti (AN’13). “Suatu hari nanti diharapkan kita bisa menciptakan pemerintahan yang baik seperti yang telah disampaikan melalui good government,” katanya. (Riany, Ruli)