Harry Azhar Azis : ICMI Muda Tunjukan Prestasi Nyata bagi Kemakmuran Rakyat

Delegasi Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat bersilaturahmi dengan Ketua BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA  Selasa (9/2) di ruang kerjanya Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Rombongan ICMI Muda di pimpin Ketua Presidium ICMI Muda Periode 2015-2020  Ahmad Zakiyuddin. Selain Zaki pengurus ICMI Muda yang mendampingi  adalah Adie Saputro Presidium ICMI Muda, Dina Suryadi Sekretaris Umum ICMI Muda Jawa Barat, Mahrus Aryadi Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Kalimantan Selatan  dan Fatimah Ahmad Sekretaris Majelis Istiqomah ICMI Muda.

Menurut Zaki, Kunjungannya ke BPK RI  dalam rangka menyampaikan apresiasi atas terpilihnya BPK RI sebagai external auditor untuk IAEA (International Atomic Energy Agency) yang menunjukan kepercayaan dan pengakuan internasional atas kapasitas BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepada Ketua BPK juga disampaikan undangan untuk menjadi narasumber utama dalam sharing gagasan dalam arena Rakernas ICMI Muda yang bertema : Mewujudkan Kepemimpinan ummat dan Menegakkan Kedaulatan Bangsa. Alhamdulillah Pak Harry memberikan respon yang sangat positip dan juga bersedia menghadiri rakernas ICMI Muda yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta, 28 S.d 29 Februari mendatang. Saya berterima kasih atas dukungan Moril Pak Harry yang sangat luar biasa sehingga menambah spirit bagi  kami untuk lebih lokus fokus dalam membumikan program program yang lebih nyata .tegas Zaki.

Pak Harry berpesan  agar ICMI Muda menunjukan prestasi nyatanya untuk kemakmuran rakyat. Indonesia perlu menentukan indikator terperinci kesejahteraan rakyat, sesuai dengan UU keuangan negara, selain akuntabilitas juga ada kalimat bahwa keuangan negara harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Pak Harry, Indikator untuk menilai apakah penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat maupun daerah terdiri dari empat hal yaitu angka kemiskinan,angka pengangguran, rasio gini (ketimpangan kekayaan) serta indeks pembangunan manusia. Saya sudah sampaikan kepada bapak presiden, agar pemerintah segera menentukan tolak ukur dari empat aspek tersebut sehingga pengawasan penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan hingga ke tataran kemakmuran rakyat seluas-luasnya.