Kesadaran Politik Mahasiswa Adalah Persoalan Mendesak

Ilustrasi

Opini, Yoga -- Harus kita sadari bahwa sistem demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik sekiranya terjadi fragmentasi kepentingan dalam kehidupan politik itu sendiri, setiap elemen mahasiswa baik itu DPM, BEM, HMJ, BPPM, dan KPUM harus sadar akan peran dan fungsinya masing-masing dalam dinamika sosial-politik FISIP Unpas seperti yang tertuang pada konstitusi.

Sebagai bagian integral dari kehidupan kampus yang juga merupakan wakil mahasiswa di tingkat Fakultas dan Jurusan jangan sampai lembaga-lembaga tadi terjebak di dalam pengertian politik yang dangkal dan hanya sibuk mementingkan kepentingan kelompok, golongan ataupun teman se-ideologi dan lupa akan kepentingan pokok mahasiswa seluruhnya.

Fenomena kenaikan biaya DPP yang terjadi setiap tahunnya yang diterapkan oleh pihak kampus kepada seluruh mahasiswa/calon mahasiwa tidak boleh diterima begitu saja dengan sukarela.

“Saya ingin melihat mahasiswa-mahasiswa, jika sekiranya ia mengambil keputusan yang mempunyai arti politis, walau bagaimana kecilnya, selalu didasarkan atas prinsip-prinsip yang dewasa. Mereka yang berani menyatakan benar sebagai kebenaran, dan salah sebagai kesalahan,” kata Soe Hok Gie, seorang idealis yang terpental.

Oleh sebab itu usaha-usaha untuk mendapat penjelasan terkait kenaikan biaya DPP harus terus dilakukan, khususnya oleh mereka yang menjadi wakil-wakil mahasiswa yang mempunyai tanggung jawab akan hal itu. Karena hingga saat ini belum ada suatu konsensus yang menyatakan apakah kenaikan biaya DPP adalah sebuah kebenaran yang harus diterima atau sebuah kesalahan yang dapat ditolak?

End

Yoga Rahadian
Hubungan Internasional 2014